 |
| Nara sumber acara GNPK Jatim |
Surabaya, Satusuara.info- Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ( Hakordia) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember menjadi momen perlawanan terhadap tindak pidana korupsi di seluruh dunia.
Momen Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tersebut juga di peringati di beberapa kota di Indonesia, seperti halnya di kota Pahlawan Surabaya.
Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 yang diperingati di Surabaya , Rabu (04/12/2024) Bertempat di Pala Ballroom Surabaya Suites Hotel, mengusung tema "Upaya pencegahan pungutan liar dan implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dikaitkan dengan upaya penyelamatan aset daerah dan dampaknya terhadap situasi politik dan keamanan nasional".
Hadir dalam acara seminar nasional yang digelar GNPK di Surabaya Suites Hotel sekitar 100 peserta.
Perlu diketahui, Pembahasan materi yang ditekankan pada pemberantasan korupsi di sektor pertanahan menjadi topik pembahasan yang sangat menarik, mengingat di Indonesia ini masih banyak mafia tanah yang bergentayangan dan berpotensi terjadi tindak kejahatan Gratifikasi ataupun korupsi.
Menurut pemaparan staf ahli ATR/BPN yang hadir dalam pembukaan acara, salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah korupsi adalah dengan berkolaborasi bersama beberapa elemen yaitu Kepolisian, kejaksaan, Badan pertanahan, TNI dan juga BIN.
Menghadirkan beberapa nara sumber yang berkompeten dibidangnya, diantaranya adalah Kakanwil BPN Jawa Timur, Lampri A.Ptnh, SH, MH, Sekretaris Satgas Saber Pungli RI, Irjen Pol. Dr. Andri Wibowo S.I.K MH. M.SI, Asisten 1 Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Dr. H. Adi Warman, SH, MH, MBA , Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Saiful Bahari Siregar, membuat pembahasan topik menjadi sangat menarik.
Kakanwil BPN Jawa Timur (Jatim) Lampri A.Ptnh, SH, MH, menjelaskan bahwa untuk meminimalisasi tindak pidana pungli dan korupsi, sebaiknya perngurusan sertifikat secara tatap muka hanya lima puluh persen saja, dan selebihnya bisa di lakukan secara online, serta masyarakat bisa melakukan pencetakan sertifikat secara online.
Sekretaris Satgas Saber Pungli RI, Irjen Pol. Dr. Andri Wibowo S.I.K MH. M.SI, menerangkan bahwa, untuk mencegah tindak pidana korupsi dan pungli adalah dengan membuat layanan pengaduan secara online tentang adanya aksi pungli ataupun korupsi,
Asisten 1 Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Dr. H. Adi Warman, SH, MH, MBA dan Ketua GNPK Pusat memaparkan langkah-langkah konkrit untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi adalah dengan beberapa cara diantaranya, menempatkan satgas anti pungli di beberapa instansi, pengawasan oleh inspektorat, edukasi dan transparansi kepada masyarakat tentang bagaimana cara pengurusan serta berapa biaya yang dikenakan.
"Bagi pelaku pungli, bahwa pemberi dan penerima itu tidak berdosa, tapi langsung masuk neraka," ucap Adi Warman dengan nada bercanda.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Saiful Bahari Siregar menjelaskan bahwa untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dan pungli perlu di lakukan beberapa langkah yaitu, dengan penguatan regulasi dan implementasi, penegakan hukum yang konsisten, kolaborasi antar lembaga serta peningkatan kapasitas aparatur negara.
Ditemui di sela acara Peringatan Hakordia, Rizky Putra Yudhapradana yang juga Ketua DPW GNPK Jatim menjelaskan bahwa acara ini rutin diadakan setiap tahun oleh GNPK Jatim dan sesuai arahan dari DPN GNPK Pusat.
"Tema kali ini adalah untuk mengangkat Perlindungan Hukum terhadap pemegang Hak atas tanah yang kebanyakan harus mengalah saat berhadapan dengan kepentingan Penyelamatan Aset Daerah, Harapannya adalah BPN tidak dijadikan tameng dan bulan-bulanan,"ucap Putra panggilan akrab Ketua DPW GNPK Jatim dengan tegas.
Dijelaskannya,Tetapi juga berani mengambil sikap karena ada kaidah hukum yang tanpa intervensi untuk bisa menentukan siapa yang berhak dalam hal terjadi sengketa saat ada benturan kepentingan Pemilik Hak dengan Penyelematan Aset Daerah. (Mun/ Red)
0 Komentar